Wednesday, 5 March 2014

RESUM UU TATA USAHA NEGARA



Resum UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1.         RESUM UU NO.5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
A.    Latar Belakang
Indonesia adalah Negara hukum ( berdasarkan Pancasila dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan masyarakat dalam hokum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat.  Sehingga untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut, melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hokum dengan dilandasi semanagat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul bentuan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mapu menegakkkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hokum dalam hubungannya antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Masyarakat. Akhirnya, sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekusaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B.     Dasar Hukum
Dasar Hukum dibentuknya UU No.5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut :
1.      Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.
2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.      Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4.      Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

C.    Sistematika UU No.5 Tahun 1986
Undang-undang ini terdiri dari 7 Bab dan 145 Pasal yang terdiri dari :
·         Bab I. Ketentuan Umum (Pasal 1-7)
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan Hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara. Di tiap daerah tingkat II dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten; pembentukan itu dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Di tiap daerah tingkat I dibentuk sebuah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Propinsi; pembentukan itu dilakukan dengan undang-undang. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali: (a) sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir; dan (b) sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.
Sebagaimana diketahui, di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Setelah adanya Undang-undang ini, bagi mereka kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Mahkamah Agung sebagai pembina teknis peradilan bagi pengadilan, dan sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dan pengadilan kasasi diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

·         Bab II. Susunan Pengadilan (Pasal 8-46)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Susunan pengadilan, terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.
Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan memenuhi persyaratan hakim yang akan diangkat pada PTUN (pada pasal 14, UU No 5 Th 1986). Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, atau tindakan atau hukuman administratif terhadap Hakim Pengadilan perlu ada kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah. Di samping itu, perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para Hakim, demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi, baik moril maupun materiel.
Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu atau keahlian para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini. Untuk itu diperlukan pendidikan tambahan bagi para Hakim guna meningkatkan pengetahuan/ keahlian mereka. Selain itu diperlukan juga pembinaan sebaik-baiknya, yang tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.Selanjutnya diadakan juga larangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan Pengadilan, wali pengampu, pengusaha, dan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diperiksanya.
Pada setiap pengadilan, ditetapkan adanya kepaniteraan. Kepaniteraan dipimpin seorang panitera, dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula diadakan larangan rangkapan jabatan bagi Panitera, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman. Begitupun seorang sekretaris pengadilan, wasekretaris diangkat dan diberhentikan serta pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dilakukan oleh menteri kehakiman. Dimana, jabatan sekretaris pengadilan itu dirangkap oleh Panitera.

·         Bab III. Kekuasaan Pengadilan (Pasal 47-52)
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bermanfaat bagi rakyat pencuri keadilan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan.
Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi oleh ketua pengadilan sehingga pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan akan lebih terjamin. Petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjannya, dapat mengakibatkan ia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim.
Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera dan sekretaris di daerah hukumnya serta mengawasi jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. Dalam pelaksanaan pengawasannya, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu, namun dalam pengawasannya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

·         Bab IV. Hukum Acara (Pasal 53-132).
Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hokum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain; (a) pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiel dan untuk itu Undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas; dan (b) suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusaan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
Selanjutnya sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam Undang-undang ini diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain; (a) mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh Panitera Pengadilan untuk merumuskan gugatannya; (b) warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma; (c) apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak; atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat; (d) penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang  paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya; (e) dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat; dan (f) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.
Pemeriksaan gugatan dapat dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa, dan pemeriksaan acara cepat dengan prosedur yang berbeda. Setelah itu, dilakukan putusan pengadilan dalam sidang terbuka dan umum. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan yang bukan putusan akhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan Banding bersama-sama dengan putusan akhir. Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

·         Bab V. Ketentuan Lain (Pasal 133-141)
Dalam bab ini terkandung ketentuan lain-lain yang ada di dalam undang-undang namun belum dijelaskan pada bab sebelumnya, Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan, dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri. Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim dan membagikan semua berkas dan atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke pengadilankepada majelis hakim untuk diselesaikan.
Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku Panitera, ia dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda, sedang dalam pelaksanaan tugasnya selaku Sekretaris, ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatiannya pada tugas dan fungsinya untuk membantu Hakim di bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat. Dengan adanya perbedaan administrasi perkara dan administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan dan lain-lainnya, maka pembinaannya pun berbeda. Pembinaan administrasi perkara dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan Administrasi umum dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

·         Bab VI. Ketentuan Peralihan (Pasal 142- 143)
Sengketa Tata Usaha Negara pada saat terbentuknya Pengadilan sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada saat terbentuknya pengadilan saat itu, belum diputus oleh pengadilan. Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengarkan pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

·         Bab VII. Ketentuan Penutup (Pasal 144- 145)
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara". Mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.         RESUM UU NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
A.    Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dikarenakan perkembangan dan kebutuhan masyarakat semakin cepat dan adanya pengaruh globalisasi maka menuntut penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka perlu dilakukan suatu amandemen atau perubahan. Perubahan tersebut bertujuan sebagai penguatan bagi prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh pihak lain.

B.     Dasar Hukum
Dasar hukum dibuatnya uu no 9 tahun 2004 sebagai uu perubahan dari uu no 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut;
1.    Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

C.     Sistematika UU No.5 Tahun 1986
Undang-undang ini merupakan undang undang amandemen dari UU No. 5 Tahun 1986, sehingga isinya hanya mencakup isi perubahannya saja pada pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang dirubah.

·         Pasal (1-7)


·         Pasal (8-46)


·         Pasal (47-52)

·         Pasal (53-132)


·         Pasal (133-141)

·         Pasal (142- 143)


·         Pasal (144- 145)









3.         PERBANDINGAN UU NO.5 TAHUN 1986 DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2004 BESERTA ANALISISNYA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undang-undang dasar republik Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah membentuk undang-undang  yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian kami mencoba untuk membandingkan  antara UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No.9 Tahun 2004, yang mana diantara kedua Undang-Undang tersebut terdapat Beberapa Perubahan-Perubahan Penting, antara lain sebagai berikut :

Ø  Pada Pasal 2 huruf (f) dan (g)
           Bahwa pada  2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak dapat menjadi kompetensi peradilan TUN, dan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berubah menjadi Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia yang tidak dapat menjadi kompetensi peradilan TUN. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan nama di era setelah Reformasi 1998, sehingga sesuai dengan pimpinan ABRI yang memutuskan mulai 1 April 1999 terjadi pemisahan POLRI dari ABRI menjadi TNI.
           Sedangkan pada pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa PTUN tidak memiliki kompetensi terhadap segala keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum, berubah menjadi PTUN tidak memiliki kompetensi terhadap segala keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hal tersebut disebabkan karena Dalam praktek dan dalam pandangan beberapa pakar ahli bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum memang tidak menjadi wewenang dari PTUN karena untuk segala perselisihan hasil pemilu menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Perubahan UUD 1945 yang juga melahirkan sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut:
o   menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
o   memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
o   memutus pembubaran partai politik;
o   memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Ø  Pada Pasal 4
Bahwa pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, berubah menjadi Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Alas an perubahan pada pasal ini sebenarnya hanya ingin menyesuaikan dengan konstitusi sebagai nyawa bagi setiap undang-undang.
Ø  Pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
Bahwa pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kata Kotamadya berubah namanya menjadi Kota yang awalnya mulai diperkenalkan pada undang-undang otonomi daerah dan secara konsep bahwa apabila  PTUN berada pada setiap kotamadya dan kabupaten maka akan diperlukan biaya yang sangat besar atas pengadaan fasilitas PTUN pada setiap kabupaten dan kotamadya, hal ini dirasa sangat tidak efisien.
Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kata Propinsi berubah menjadi Provinsi pada undang-undang No.9 Tahun 2004. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki undang-undang secara gramatikal mengenai kebakuan suatu kata sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yakni dengan menggunakan provinsi dan bukan propinsi. Hal ini juga sesuai dengan kata yang benar yaitu Provinsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Ø  Pada Pasal 7
Bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 wewenang dari Mahkamah Agung terbatas mengenai pembinaan teknis peradilan, sedangkan pembinaan organisasi serta keuangan yang berada ditangan Departemen Kehakiman. Dalam hal ini pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Mahakmah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan.
Ø  Pada Pasal 9
Bahwa pasal 9 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara Dibentuk dengan keputusan Presiden, kemudian pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditambahkan pasal 9A dimana pasal ini merupakan pasal sisipan yang berbunyi : “Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.Yang dimaksud dengan “Pengkhususan” adala spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak. Atas kuasa tersebut eksistensi Pengadilan Pajak sebagamana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak tetap diterima keberadaannya dalam system Peradilan di Indonesia. Lembaga Peradilan Pajak merupakan lembaga peradilan karena memenuhi persyaratan sebagamana dikemukakan oleh Sjahran Basah yaitu : “Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menentukan hukum, “in concreto”.
Ø  Pada Pasal 12 ayat (1)
Bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya menyebutkan adanya kata hakim sedangkan pada pasal 12 yang sama yakni pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah Hakim Pengadilan. Perubahan ini dilakukan hanya untuk menambahkan keterangan karena kata Hakim yang dimaksud disini adalah Hakim dalam pengadilan Tata Usaha Negara baik di tinggat pertama maupun di tingkat banding yakni di PTUN.
Ø  Pada Pasal 13 ayat (1)
Bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berubah menjadi Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Maka sejak diberlakukannya undang-undang ini Hakim PTUN bukan lagi Pegawai Negeri. Sedangkan untuk kewengangan mahkamah agung yang tadinya berada dibawah menteri kehakiman sama dengan pembahasan teori satu atap yang pernah dikemukakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.
Ø  Pada Pasal 14
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Diantara berbagai syarat untuk menjadi Hakim PTUN, terdapat perbedaan syarat-syarat mengenai Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :
ü  Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Salah satu syarat yang wajib untuk terpenuhi adalah seseorang yang ingin menjadi hakim merupakan sarjana hukum atau sarjana keahlian dibidang tata usaha Negara, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seseorng yang ingin menjadi hakim merupakan sarjana hukum saja.
ü  Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Salah satu syarat yang wajib untuk terpenuhi adalah seseorang yang ingin menjadi hakim harus merupakan Pegawai Negeri sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seseorang yang ingin menjadi hakim cukup dengan hanya memenuhi syarat yaitu sehat jasmani dan rohani.
Perubahan yang terjadi pada UU No.9 Tahun 2004 ini didasrkan karena Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hokum. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Sehingga dalam menerima seorang Hakim maka undang-undang haruslah menentukan secara tegas mengenai syarat demi syarat yang harus diperhatikan pada saat penyeleksiannya.
Ø  Pada Pasal 15
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Diantara berbagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim PTTUN, terdapat perbedaan syarat-syarat mengenai Calon Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu :
ü  Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut :
ü  Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jadi dapat disimpulkan Bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak ada persoalan mendasar atas perubahan pada pasal 15 ini. Perbedaannya hanya berkisar pada pengalaman yang harus dibutuhkan untuk menjadi hakim PTTUN
Ø  Pada Pasal 16
Perubahan mengenai pengangkatan hakim dan diberhentikannya hakim seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 pada awalnya mengacu pada adanya Kekuasaan eksekutif, misalnya Kekuasaan Kehakiman yang dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu depertemen tertentu, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman. Namun dikarenakan adanya berbagai pertimbangan mengenai pengangkatan dan diberhentikannya hakim, maka Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelengaraan fungsi negara meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Sehingga dengan adanya UU 4 tahun 2004, maka mengenai pengangkatan dan diberhentikannya hakim dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ke Mahkamanh Agung, oleh karena itu Hakim Pengadilan diangkat dan diberhntikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung sebagaimana yang dijelaskan pada Pasl 16 ayat (1) UU no.9 tahun 2004
Ø  Pada Pasal 17
Perubahan dalam Pasal ini hanya terdapat pada disebutkannya sumpah atau janji Pada Ayat (1) UU no. 5 tahun 1986, sedangkan Pada Pasal 17 ayat (1) hanya menjelaskan tentang kewajiban Hakim untuk mengucapkan janji atau sempah sebelum memangku jabatannya sebagai Hakim. Mengenai substansi isi dari sumpah atau janji, pembedaannya dijelaskan pada Pasal 17 ayat (2) UU No.9 tahun 2004, sedangkan pada Pasal 17 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 isi sumpah atau janji tidak dibedakan.
Ø  Pada pasal 18
Mengenai perubahan kata Penasihat hukum menjadi advokat, hal tersebut dikarenakan pada saat diberlakukannya UU No.5 tahun 1986, di Indonesia belum dikenalnya UU tentang advokat sehingga yang digunakan yaitu dengan istilah penasihat hukum. Namun dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pada tahun 2003 muncul undang-undang mengenai advokat, sehingga pada saat rumusan UU no.9 tahun 2004 dibahas, maka istilah penasihat hukum ini diganti menjadi advokat.
Ø  Pada Pasal 19
Pada pasal ini ada sedikit perubahan yaitu mengenai istilah “Hakim” menjadi “Hakim Pengadilan”. Awalnya istilah Hakim berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai arti yaitu hakim yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Namun dengan adanya pendapat para ahli hukum maka pengertian Hakim diubah menjadi Hakim Pengadilan yang artinya hakim tersebut hanya hakim yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak termasuk hakim agung.
Ø  Pada pasal 20
Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Ada beberapa perubahan dalam pasal ini :
-          Perubahan pertama yaitu mengenai perubahan kata “Hakim” menjadi “Hakim Pengadilan”, hal ini sama dengan pasal 19 UU no. 5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004.
-          Perubahan kedua yaitu penetapan terhadap pembentukan, susunan, dan tata keda Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya implikasi peradilan satu atap di Mahkamah Agung.
Ø  Pada pasal 22
Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
Hal ini disebabkan pada adanya Kekuasaan eksekutif, misalnya Kekuasaan Kehakiman yang dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu depertemen tertentu, yang dalam hal ini Menteri Kehakiman, hal ini berhubungan dengan peradilan satu atap terhadap Mahkamah Agung. Satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. MA dan badan peradilan di bawahnya adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, selain Mahkamah Konstitusi, dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Ø  Pada Pasal 28
Terdapat Perbedaan mengenai syarat tentang pengalaman si panitera pengadilan tata usaha negara. Hal ini hanya menyangkut pengalaman saja jadi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi dalam substansi peraturan dari Pasal 28 UU no.5 tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004. Persyaratan berikutnya yaitu sehat jasmani dan rohani, agar panitera tersebut cakap dalam melakukan perbuatan hokum.
Ø  Pada Pasal 29
Dalam undang-undang yang baru terdapat perbedaan yaitu bertambahnya syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, syarat yang baru adalah sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian Dalam UU No.9 tahun 2004, persyaratan mengenai pengalaman lebih dikurangkan. Dalam UU No. 5 tahun 1986 dirasakan oleh pemerintah bahwa persyaratan yang dituntut mengenai pengalaman terlalu lama. Hal ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang, jika pemerintah tetap menetapkan standar yang sama maka regenerasi akan sulit terjadi. Padahal dari regenerasi tersebut akan didapatkan suatu pemikiran yang lebih maju dalam bidang hukum.
Ø  Pada Pasal 30
Menyadari pentingnya peran dari wakil panitera yang membantu panitera dalam persidangan , maka pemerintah juga merubah ketentuan mengenai persyaratan menjadi wakil panitera. Perubahan persyaratan tersebut mengacu pada perubahan syarat pada perubahan syarat menjadi panitera. Sehingga pada UU No. 5 Th 1986 yang berbunyi: ”berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.” Dirubah pada UU No. 9 Th 2004 menjadi: “. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.”.
Ø  Pada Pasal 31
Mengenai Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara haruslah memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani.syarat ini wajib terpenuhi,karena cakap atau tidaknya seorang dalam segala bidang dapat dilihat dari faktor syarat kesehatan jasmani dan rohani. Dengan dirubahnya pasal 31 butir c dari UU No. 5 Th 1986 kedalam UU No 9 tahun 2004 sebagai berikut; (berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Menjadi berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.) diharapkan bahwa dengan dikuranginya prasyarat mengenai pengalaman kerja, maka tidak akan mementingkan karir dari si panitera tersebut, karena dengan lamanya syarat pengalaman bekerja ,hanya akan membuat masa efektif bekerja panitera tersebut semakin berkurang, sehingga bisa mematikan karir panitera.

Ø  Pada Pasal 32
Sama halnya seperti pasal tersebut sebelumnya di atas, faktor sehat jasmani dan rohani haruslah terpenuhi sebagai salah satu persyaratan Panitera Muda. Pada pasal 32 persyaratan b UU No. 5 Tahun 1986, berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dan dirubah pada UU No. 9 Tahun 2004, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dikuranginya pengalaman dari 3 tahun menjadi 2 tahun, maka dimungkinkan produktivitas kerja dari panitera muda dapat lebih ditingkatkan.
Ø  Pada Pasal 33
Dalam undang-undang yang baru terdapat perbedaan yaitu bertambahnya syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, syarat yang baru adalah sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada pengalaman panitera pengganti untuk menjadi Panitera Muda. Yaitu dari sekurangnya tiga tahun sebagai panitera Pengganti atau empat tahun sebagai Panitera Muda PTTUN atau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN, (UU No. 5 Tahun 1986). Menjadi sekurangnya dua tahun sebagai panitera Pengganti atau tiga tahun sebagai Panitera Muda PTTUN atau lima tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN, (UU No. 9 Tahun 2004).
Ø  Pada Pasal 34
Pada pasal ini, terdapat perbedaan syarat calon yang diangkat menjadi Panitera Pengganti PTTUN, yaitu sehat secara jasmani dan rohani (pada pasal 28 f) dan masa pengalaman; sekurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada PTUN, (UU No. 5 Tahun 1986). Menjadi sekurangnya tiga tahun sebagai pegawai negeri pada PTUN, (UU No. 9 Tahun 2004).
Ø  Pada Pasal 35
Pada pasal ini, hampir sama dengan pasal 34 hanya terdapat tambahan pada syarat calon Panitera Pengganti PTTUN dengan masa pengalaman, yaitu sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada PTTUN, (UU No. 5 Tahun 1986). Menjadi  delapan tahun sebagai pegawai negeri pada PTTUN, (UU No. 9 Tahun 2004).
Ø  Pada Pasal 36
Pada ayat 2, perubahan yang terlihat adalah perubahan kata pensiahat hukum menjadi advokat. Hal ini karena undang-undang no. 5 tahun 1986 belum mengenal istilah advokat. Istilah advokat ini baru dikenal setelah Indonesia memiliki undang-undang advokat pada tahun 2003. Pada ayat 3 dalam UU no. 9 tahun 2004, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, dimana pada UU yang lama diatur oleh Menteri kehakiman berdasarkan persetujuan Mahakamah Agung.
Ø  Pada Pasal 37
Pengangkatan dan pemberhentian dalam UU no. 5 tahun 1986 dilakukan oleh Menteri Kehakiman, sementara UU no. 9 tahun 2004 dilakukan oleh Mahkamah Agung. Perubahan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini juga dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UU No. 35 Tahun 2000).
Ø  Pada Pasal 38
Dalam Pasal 38 ini terdapat perubahan dimana dalam UU yang lama dikatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya, sementara dalam UU yang baru hanya menurut agamanya. Unsur kepercayaan dihapuskan, karena kepercayaan merupakan bagian dari agama. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 terutama Pasal 29, dimana pada ayat 1 negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat 2 bahwa negara melindungi penduduknya dalam memeluk agamanya. Dalam UU No. 9 tahun 2004, Pancasila ditekankan sebagai suatu ideologi negara yaitu cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.
Ø  Pada Pasal 39
Pasal 39 A,B,C,D,E dalam UU No.9 Tahun 2004 ini adalah bentuk penjabaran dari pasal 39 UU No.5 Tahun 1986, dimana yang dijabarkan lebih lanjut adalah mengenai jurusita. Kejurusitaan Pengadilan merupakan sub sistem dari sistem dari Peradilan Tata Usaha Negara. Diperlukan peranannya agar dapat terselenggaranya peradilan yang objektif dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kualitas dan kemampuan jurusita yang harus dikembangkan melalui kualitas manusianya. Dalam hal ini jelaslah dengan ketentuan dalam UU baru akan membuat pekerjaan Jurusita lebih baik dan professional.
Ø  Pada Pasal 42
Perbedaan antara UU lama dan UU baru pada pasal 42, hanyalah terletak pada ketentuan mengenai kesehatan saja dalam syarat diangkat menjadi wakil Sekertaris PTUN. Pada UU baru terdapat tambahan aturan (syarat f) bahwa untuk menjadi Wakil sekretaris pengadilan harus sehat jasmani dan rohani.


Ø  Pada Pasal 44
Terdapat perbedaan mengenai aturan UU lama dan UU baru adalah, bahwa UU lama menghendaki Wakil sekertaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dikarenakan UU ini masih mengacu pada ketentuan UU no.14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Sedangkan pada UU baru, Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Berarti dapat dikatakan UU ini telah mengacu pada UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang pada pasal 10 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkmah Konstitusi.
Ø  Pada Pasal 45
Perbedaan pada pasal ini menurut analisis saya hanya terletak pada bagian penyusunan kata-kata di waktu sekertaris dan wakil sekertaris diambil sumpah, akan tetapi maknanya sebenarnya sama saja.
Ø  Pada Pasal 46
UU baru telah mengacu pada UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Oleh karena itu maka PTUN , secara organisasi , administrasi dan financial telah berada di bawah kekuasaan Mahkmah Agung, dimana yang dulu pada pasal 46 UU No.5 Th 1986 ayat (2) Tugas serta tanggung jawab, susanan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.
Ø  Pada Pasal 53
Perbedaan antara UU lama dan UU baru pada pasal ini adalah terletak pada Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan. Pada UU lama, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan Pada UU baru Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas,
Ø  Pada Pasal 116
Pada pasal ini UU lama maupun UU baru, cenderung ditekankan pada hal Eksekusi dan perbedaanya pada ayat (4), (5) dan (6). Pada UU lama Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Sedangkan Pada UU baru, Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
Di sini bisa kita lihat jelas bahwa, eksekusi pada UU lama cenderung menerapkan eksekusi hierarkis dan otomatis, sehingga tidak efektif, karena jika tergugat dengan pejabat atasan saling kenal, punya relasi yang kuat, maka dapat terjadi eksekusi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pada UU baru dapat diktakan eksekusi diatur sangat efektif, karena terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.
Ø  Pada Pasal 118
Pasal ini mengatur tentang intervensi pihak ketiga. Pada UU baru ( UU No. 9 Tahun 2004) mengenai  gugatan perlawanan pihak ketiga dalam sengketa sudah dicabut, yang sebelumnyapada UU No. 5 Tahun 1986 ada. Alasan dicabutnya Pasal 118 UU No 5 Tahun 1986 karena di dalam praktek gugatan per-lawanan dari pihak ke tiga da-lam suatu sengketa tidak mungkin dilakukan dalam peradilan TUN.
Ø  Pada Pasal 143
Alasan disisipkannya pasal 143 A, dapat kita lihat dengan jelas, bahwa pada saat UU baru ini mulai berlaku , maka peraturan perundang-undangan UU lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Karena pada UU baru hanya beberapa pasal saja yang diubah dari UU lama, sedangkan banyak ketentuan pasal UU lama yang tidak diubah. Pada pasal 143, Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" pada UU No. 5 Th 1986 diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung." Pada UU No. 9 Th 2004.
Ø  PASAL II
Pada UU No. 9 Tahun 2004 ini, ada Pasal II yang merupakan perubahan dari bab VII Ketentuan Penutuppada UU No. 5 Tahun 1986. Pasal II ini juga dikatakan sebagai ketentuan penutup dari UU baru ini. Karena pada pasal II ini, dinyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Jadi setelah dicetak oleh lembaran Negara, maka dianggap semua orang telah mengetahui adanya UU ini.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya berisi perubahan tentang; Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim, Pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim, Pengaturan pengawasan terhadap hakim, Penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa, dan Adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
               Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara.


No comments:

Post a Comment

terima-kasih sudah mampir di blog saya.....