Senin, 16 April 2012

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN


STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN
Perhatikan bagan struktur organisasi pemerintahan kabupaten di bawah ini

 
a. Bupati
Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas antara lain:
  1. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
  2. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
  4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
  5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
  6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan tugas wakil bupati adalah sebagai berikut.
  1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
  2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
  3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah provinsi.
  4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
  5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
  6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/ kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD).

c. Sekretariat Daerah
Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. ugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hukum, organisasi, pengelolaan barang daerah, keuangan, kepegawaian, umum dan memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah kabupaten; pengkoordinasian perangkat daerah; penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, keuangan, barang daerah dan umum; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.Sekretaris Daerah membawahi 2 (dua) orang Asisten, yaitu: Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) dan Asisten Bidang Umum (Asisten II).
Asisten Bidang Pemerintahan membawahi 2 bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian hukum organisasi dan tatalaksana Asisten Bidang Umum membawahi 3 bagian yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum.

d. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.Tugas sekretariat DPRD antara lain:
1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

e. Polisi Pamong Praja
Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah.

f. Kecamatan
Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

g. Kelurahan
Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut:
a)Merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.
b)Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
c)Memberdayakan masyarakat. Dan menegakkan peraturan daerah
d)Memberi pelayanan kepada masyarakat.
e)Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Tugas pokok Dinas Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten 12 dinas, yaitu:
  • Dinas Pendidikan Dasar;
  • Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
  • Dinas Kesehatan;
  • Dinas Pekerjaan Umum;
  • Dinas Perhubungan;
  • Dinas Kesejahteraan Sosial;
  • Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
  • Dinas Pendapatan Daerah;
  • Dinas Pertanian;
  • Dinas Perkebunan;
  • Dinas Kehutanan; dan
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan


i. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, pengkoordinasi pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai bidang lingkup tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga teknis daerah memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

2 komentar:

  1. terimakasih atas pemabgian ilmunya

    BalasHapus
  2. Struktur ini apakah berdasarkan undang2 dasar atau peraturan pemerintah??? tolong penjelasannya, terima kasih.

    BalasHapus

terima-kasih sudah mampir di blog saya.....