Saturday, 30 January 2016

Administrasi Perkantoran (Hasil Observasi di Organisasi Publik)

(Sudi di Disnakertransduk Jatim)
Administrasi perkantoran merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi. Karena seiring berjalannya organisasi, segala kebutuhan organisasi semakin meningkat dan dibutuhkan administrasi perkantoran untuk mengelola dan membantu berlangsungnya aktivitas organisasi, sehingga pekerjaan yang dihasilkan organisasi akan lebih efektif dan efisien. Di dalam Administrasi perkantoran, tidak lepas dari Tata Perlengkapan Perkantoran. Karena kelengkapan alat perkantoran akan mempengaruhi kinerja pegawai dan aktivitas organisasi. Tata perlengkapan perkantoran Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dijalankan oleh bagian asset kantor, sehingga dalam bagian asset kantor ini, pegawai tidak hanya menangani masalah Tata Perlengkapan kantor saja, tapi menangani barang dinas untuk pegawai lainnya, seperti mobil dinas, rumah dinas, hingga pada gedung dan jalan yang terkait dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan. Tata perlengkapan perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda pada Tata Perlengkapan kantor pada umumnya dan pada buku The Liang Gie. Di dalam dinas ini, terdapat prosedur perkantoran tersendiri untuk hal yang berkaitan dengan penggadaan barang dan penggantian barang.
A.TATA PERLENGKAPAN KANTOR
 
Perbekalan Tata Usaha
Perbekalan tata usaha yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur jika dianalisis dan digolongkan menurut penggolongan perbekalan The Liang Gie ( Gie : 221), adalah sebagai berikut:
  • Barang lembaran : kertas, karbon, berkas
  • Barang bentuk lainnya : lem, penghapus, tinta.
  • Alat tulis : pensil, bolpoin, spoidol
  • Alat keperluan lainnya : penggaris, staples, alat plong, bantalan cap.
  • Mesin perkantoran : mesin hitung, mesin komunikasi.
  • Perabotan perkantoran : meja, lemari, kursi, lemari arsip.
  • Perlengkapan lainnya : lampu, kipas angin, korden, vas bunga, jam, air conditioner(AC).
 
Perlengkapan Tata Usaha
Mengacu pada pendapat Gie dalam Administrasi Perkantoran Modern, perlengkapan kantor di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua yaitu :
a.       Barang awet pakai.
Yang merupakan barang awet pakai  di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur meliputi:
·        Mesin perkantoran: komputer, mesin tik, printer, kalkulator, telpon, faxmile, hany talking, mesin ketik.
·        Perabotan perkantoran (furniture) : meja, kursi, lemari, rak buku, lemari arsip, dll.
·        Perlengkapan pendukung: lemari es, tape, dispenser, jam dinding, vas bunga, korden, dll
b.      Barang habis pakai.
Yang merupakan barang habis pakai  di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur meliputi: alat tulis kantor seperti kertas, pensil, bolpoin, lem, solasi, spidol, tinta, buku, dll
 
Penggolongan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan kantor dapat digolongkan menjadi empat bagian berikut ini;
a)      Mesin Kantor
Mesin perkantoran yang digunakan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah mesin ketik, kalkulator, handy talky, mesin komunikasi (telephone), printer, faksimile.
b)      Perabot Kantor
Yang meliputi perabotan kantor di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah meja, kursi pegawai (clerical chair), kursi sekretaris (secretarial chair), lemari arsip, lemari rak.
c)      Perbekalan Kantor
Sedangkan Perbekalan Kantor yang digunakan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah: kertas, kop surat, buku tulis, amplop, dll.
d)     Hiasan Kantor
Dan yang meliputi Hiasan Kantor di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah: vas bunga, korden, jam dinding, piagam penghargaan, dll.
 
B.     INVENTARISASI
 
Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan ulang barang-barang aset pemerintah dalm sebuah buku. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pengecekan ulang aset organisasi oleh pemerintah pusatnya, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dan penggolongan buku inventarisasi yang dimiliki Dinas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah:
 
a.       Buku Inventaris
Buku inventaris pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan buku yang dipakai untuk mencatat semua barang inventaris tak habis pakai. Sedangkan pencatatannya berdasarkan tanggal penerimaannya.
 
b.      Buku Non Inventaris
Buku Non inventaris pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan buku yang dipakai untuk mencatat semua barang inventaris yang habis pakai.
 
c.       Buku Golongan Barang Inventaris
Buku golongan inventaris pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan buku turunan
 
C.    PROSEDUR PENGGADAAN BARANG
 
1.      Prosedur Permintaan Barang
 
a.    Perencanaan
Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahapan permintaan barang Biasanya perencanaan ini dibuat pada bulan Juni hingga Oktober untuk pengadaan barang ditahun depan. Semua barang yang dibutuhkan harus dimasukkan dalam daftar perencanaan yang merupakan hasil usulan dari para pegawai yang menekankan pada beberapa aspek seperti; Kebutuhan kantor, Nilai ekonomis dan Keadaan inventaris pada tahun sebelumnya.
 
b.      Pengadaan Barang
Setelah perencanaan dibuat, oleh kepala bagian aset (bapak asmaji) maka pihak Dinkertransduk akan mengajukan perencanaan tersebut kepada pemerintah pusat untuk disetujui dan kemudian mendapatkan dana yang terwujud dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Pengadaan barang yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua yaitu :
a.    Pengadaan barang dengan nominal > 10 juta rupiah
Pengadaan barang dengan nominal > 10 juta rupiah dilakukan oleh panitia pengadaan barang.
b.    Pengadaan barang dengan nominal < 10 juta rupiah
Pengadaan barang dengan nominal < 10 juta rupiah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sendiri.
 
c.       Pembelanjaan Barang
Setelah perencanaan diajukan, dan mendapat persetujuan untuk pembelanjaan barang. Maka yang dilakukan oleh bagian perlengkapan adalah pembelanjaan barang. Dan untuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, akan dilakukan pembelanjaan sesuai dua macam pengadaan yang dijelaskan diatas. Permintaan barang akan terlaksana dengan baik jika;
a.       Dilakukan sesuai proseduryang ada
b.      Ada surat dan ada bukti yang meyakinkan pada pembelanjaan
c.       Melihat kualitas barang dan intensitas pemakaian barang.
 
2.      Prosedur Penerimaan Barang
Pada Barang yang telah dibeli sesuai dengan perencanaan dan yang sudah diterima oleh bagian aset, maka akan dilakukan penyimpanan. Selanjutnya barang akan dilaporkan ke pusat untuk dimasukkan dalam SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Kemudian, secara otomatis SIMBADA akan memberi kode pada tiap barang yang telah dilaporkan. Pemberian kode ini bertujuan untuk mempermudah proses  inventarisasi atau pembukuan aset negara. Dan Tata cara dalam penerimaan barang pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah:
1.     Mengecek keadaan barang, sudah sesuai dengan isi surat dan baik/ tidak keadaannya.
2.     Mengecek kwitansi, surat dan barangnya
3.     Mengisi berita acara penerimaan barang beserta lampirannya, sebagai bukti bahwa barang telah diterima.
4.     Dicatat dalam buku penerimaan barang sesuai penggolongan barangnya
5.     Selanjutnya barang akan disimpan di dalam Gudang.
 
3.      Pengeluaran/ Pendistribusian Barang
Pengeluaran barang dan pendistribusian pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan tata cara berikut ini:
a.     Unit kerja yang memerlukan barang mengajukan formulir permintaan barang dan ditanda tangani pejabat yang bertanggung jawab
b.     Petugas gudang mencari barang yang diminta
c.     Formulir permintaan dibubuhkan catatan (paraf/cap) yang menyatakan barang telah keluar  diterima kpd penerima barang
d.     Dicatat dalam Buku Pengeluaran Barang
e.      Dicatat dalam Buku Stok
Yang melakukan pekerjaan pendistribusian barang dan pengeluaran barang adalah bagian aset perlengkapannya, dalam hal ini di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah Bapak Asmaji.(Kasubag Aset).
 
D.    PEMELIHARAAN BARANG
Pemeliharaan barang yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dilakukan secara berkala selama 3 bulan sekali.
 
1.      Penyimpanan Barang
Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur penyimpanan barang dilakukan ketika barang diterima bagian aset dan disimpan didalam gudang. Dan sesuai dengan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomer 53 Tahun 2012, di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bahwasanya barang yang baru diterima disimpan di dalam gudang dan jika ada barang digudang yang sudah tidak bisa dipakai bisa dilakukan penghapusan. Misalnya Alat Tulis Menulis yang sudah rapuh dimakan rayap dan tidak dapat digunakan.
 
2.      Pemeliharaan Barang
Barang-barang perbekalan/ perlengkapan kantor baik yang ada di dalam gudang maupun yang ada pada unit pemakai harus selalu dipelihara agar bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dilakukan pemeliharaan barang sebagai berikut;
a.       Mesin yang trouble, diservice sehingga masih bisa dipergunakan lagi.
b.      Perabaot  Kantor( meja, kursi,lemari dll) di bersihkan,di cat ulang bila sudah luntur,mengganti kunci apabila terjadi kerusaka.
c.       Mesin-mesin yang dipergunakan pegawai yang memakai selalu dibersihkan sesuai kebutuhan oleh pegawai yang memakainya.
d.      Perawatan pada perabot kantor bertujuan untuk mencegah korosi dan mencegah binatang perusak.
e.       Kertas, buku dan ATK lainnya disimpan dalam lemari khusus dan laci agar terhindar dari  kerusakan. Misalnya yang diakibatkan oleh rayap.
f.        Setiap pegawai yang memakai mesin atau peralatan kantor dihimbau agar senantiasa merawat peralatan yang mereka gunakan agar awet.
 
E.     PENGHAPUSAN BARANG
 
Penghapusan barang yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dilakukan karena alasan barang tersebut mengalami kerusakan yang berat dan barang tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi. Penghapusan barang ini dilakukan dengan persetujuan dari SK Gubernur. Namun selama 4 tahun ini, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur belum pernah melakukan penghapusan barang karena barang yang ada masih dalam kondisi yang baik dan masih bisa dipakai. Sedangkan tata cara penghapusan barang/ penggantian barang, bisa melalui prosedur berikut:
1.      Membuat formulir permintaan penggantian (pegawai)
2.      Membuat daftar permintaan jenis barang yang akan dikeluarkan, disusulkan ke tim pemeriksa (tata urusan perlengkapan)
3.      Jika memang kondisi sesuai apa yang dilaporkan pemakai, diusulkan ke pemerintah pusat.
4.      Jika telah disetujui, maka akan dilakukan penggantian barang.
 
Namun barang-Barang yang sudah tak layak pakai awalnya diusulkan kepada tim pemeriksa perlengkapan jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan, kemudian barulah diadakan penghapusan barang. Seperti halnya, pada Peraturan Gubenur Jatim No. 53 Tahun 2013, Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melakukan penghapusan barang yang diakibatkan karena:
a.       Rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilangi
b.      Sudah tidak bisa diperbaiki lagi
c.       Terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi
d.      Barang diajukan dalam penghapusan barang dan diterima untuk dihapus.
 
Setelah dilakukan berbagai bentuk penindak lanjutan dari penghapusan barang, kepala bagian perlengkapan wajib melaporkan penghapusan barang tersebut, sehingga terjadi juga penghapusan daftar nama barang di SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah).
 
KESIMPULAN
Suatu organisasi tidak lepas dengan adanya sebuah aktivitas administrasi perkantoran, organisasi yang besar khususnya segala bentuk kegiatan organisasi akan menggunakan administrasi perkantoran. Dan di dalam perkantoran itulah, ada suatu bagian yang tidak kalah vital untuk pelaksanaan organisasi, yaitu Tata Perlengkapan Perkantoran. Tata perlengkapan kantor adalah sumber utama dalam penunjang aktifitas kantor. Karena dalam segala aktifitas kantor membutuhkan perlengkapan-perlengkapan kantor untuk mempermudah, mengefektifitas kan suatu pekerjaan dan untuk bahan dasar dari pelaksanaan kegiatan sehingga menghasilkan produk dan tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya perlengkapan kantor yang memadahi maka kinerja para pegawai akan terhambat dan tidak dapat mencapai tujuan suatu Organisasi perkantoran. Oleh kerenanya, dibutuhkan tata perlengkapan dalam administrasi perkantoran sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Perlengkapan perkantoran merupakan semua fasilitas barang-barang yang ada di dalam kantor (organisasi), baik langsung maupun tidak langsung dan dipergunakan sebagai media penunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan suatu organisasi. Barang-barang perkantoran dapat meliputi; mesin kantor, perabotan kantor, perbekalan kantor dan hiasan kantor. Namun dalam mendapatkan berbagai perlengkapan kantor yang dibutuhkan, diperlukan tata cara dan tahapan/ proses yang sesuai prosedur. Dalam organisasi publik seperti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur  misalnya, ada beberapa macam prosedur barang yang terkait degan perlengkapan kantor, yaitu:
1.     Pengadaan barang; yang terdiri dari permintaan barang, penerimaan barang dan pengeluaran/ pendistribusian barang.
2.      Penyimpanan dan pemeliharaan barang.
3.      Penggantian/ penghapusan barang.
4.      Inventarisasi
Setiap bagian dalam tata perlengkapan tersebut memiliki cara dan prosedur tersendiri,dimana dalam pengelolaannya harus mematuhi aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, semua barang yang ada dapat terkelola dan tercatat dengan baik. Dan pada instansi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, segala cara dan prosedur yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009: Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
(Nurul Hidayati; 2013: 11 Oktober)
 

Kualitas Pelayanan Publik

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN
Dalam kehidupan sehari – hari pelananan di suatu instansi semakin hari semakin menurun. Dapat di lihat di setiap instansi manapun dengan mengedepankan orang – orang yang memiliki jadatan atau yang berduit. Dalam hal ini pentingnya suatu pelayanan di suatu instansi harus mengutamakan kualitas dari pelayanan itu sendiri baik di instansi swasta maupun di pemerintahan. Pentingnya kualitas pelayanan itu sendiri banyak membawa dampak, dengan pelayanan yang baik di suatu instansi dapat memajukan instansi itu sendiri dan tercapainya kualitas pelayanan itu sendiri.
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Dari hasil analisis jurnal Arief, Muhammad mengenai Jasa Pelayanan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin makasar, maka secara keseluruhan Manajemen Pelayanan Primanya jika dianalisis menggunakan konsep A6, dalam materi perkuliahan MPP PPT Bu Meirinawati, Slide 8 adalah:
1.      Ability (Kemampuan)
2.      Attitude (Sikap)
3.      Appearance (Penampilan)
4.      Attention ( Perhatian)
5.      Action (Tindakan)
6.      Accountability (Tanggung jawab)
Hasil analisisnya:
1.     Dari segi Ability (kemampuan), Kemampuan pegawai/ petugas bandara udara sudah baik, karena sudah dibekali ketrampilan dan kualifikasi ilmu yang memadai sesuai dengan bidang fungsi dan tugasnya, manajemen disana, juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, mengikuti perkembangan teknologi penerbangan.
2.     Segi Attitude (Sikap), sikap pegawainya dalam melayani publik, dilihat dari kesopanan dan keramahannya dari pengamatan di lapangan, terlihat kalau petugas cukup ramah dan sopan dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan penumpang, sehingga penumpang akan mendapatkan rasa nyaman dan yakin telah menggunakan layanan di bandara. Meskipun ada petugas yang bersikap tidak simpatik terhadap calon penumpang yang membawa barang yang tidak diperbolehkan dalam penerbangan. Dari segi kepedulian dan sikap adil petugas bandara, mereka juga tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan. Misalnya dari proses pemeriksaan orang dan barang, check in, dan boarding, mereka melakukan prosesnya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan bandara pada semua penumpang.
3.     Segi appearance (penampilan), tampilan eksterior dan interior bandara tampak jelas dengan ornamen khas daerah Sulawesi Selatan. Sehingga banyak disukai oleh penumpang pesawat udara. Dilihat dari segi kebersihan dan kesejukan bandara, beberapa bagian lantai mengalami keretakan, pecah-pecah, kemudian banyak putung rokok dan debu yang cukup tebal. Kemudian suhu ruangannya bekisar 25 derajat celcius yang lebih rendah dari standart yang ditetapkan yakni 27 derajat celcius.
4.     Attention (perhatian), dari segi perhatian petugas di bandara kalau menurut asumsi saya kurang. Karena ada petugas yang kurang simpatik terhadap penumpang yang melanggar ketentuan barang bawaan.
5.     Action (tindakan),  dari segi tindakan, tindakan petugas pelayan publiknya adil dalam melayani dan memeriksa penumpang. Tidak ada sikap membeda – bedakan dalam memberikan pelayanan. Mereka cukup tanggap dalam menjawab berbagai persoalan penumpang, kemudian dalam memeriksa barang bawaan juga cukup tanggap, dan cepat karena didukung oleh peralatan yang memadai.
6.     Accountability (Tanggung jawab), menurut saya masih kurang karena dalam jurnal yang saya analisis ini tidak ada sisi pertanggung jawaban dari pihak bandara. Hanya saja masalah kualitas pegawainya sudah ada pertanggung jawaban dari manajemen PT. Angkasa Pura I (persero).
Dari hasil analisis yang saya lakukan dengan Konsep A6 Manajemen Pelayanan Prima, menurut asumsi saya, pelayanan di Bandara Internasional Sultan Hasanudin sudah cukup baik dan memenuhi standart kelayakan A6 tersebut. Walapun ada beberapa hal yang kurang baik. Misalnya terkait kebersihan dan kesimpatikan pegawai terhadap penumpangnya.

Friday, 29 January 2016

Analisis Penerapan Manajemen Pelayanan Prima melalui E-ACEH

ANALISIS PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-ACEH
           
E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
Pelayanan publik di aceh jika dianalisis dengan teori pelayanan publik dibawah, adalah sebagai berikut:
 
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan 63/2003 sebagai berikut:
a.      Tranparansi; Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b.     Akuntabilitas; Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.      Kondisional; Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d.     Partisipatif; Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e.      Kesamaan Hak; Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f.      Keseimbangan Hak dan Kewajiban; Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 
Pelayanan publik di aceh sudah sesuai dengan keputusan Menpan diatas, karena dilihat dari segi transparansi, sudah jelas pelayanan publik di aceh sudah menggunakan e-aceh walaupun masih dalam tahapan perbaikan secara terus menerus. E-aceh sendiri bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dari segi Akuntabilitasnya, e-aceh didasari dengan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan pengembangan e-gov, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan. Dari sisis kondisional tentunya lebih efektif dan efisien karena segala pelayanan dapat didapat melalui online. Dari segi partisipatif, e-aceh akan mendorong masyarakat ikut terlibat dalam proses kebijakan. Karena masyarakat lebih mudah mengetahui banyak hal yang terkait kepemerintahan yang telah diupload di beberapa website Satuan Kerja Pemerintahan Aceh. Dengan adanya pelayanan e-aceh yang online, otomatis dari segi kesamaan hak sudah jelas tidak ada diskriminatif, karena mengurangi tatap langsung antara masyarakat dengan pelayanan publik, sehingga akan mengurangi perilaku penyimpangan publik seperti Pungli (Pungutan Liar). Dari segi yang terakhir adalah Keseimbangan Hak, tentunya masyarakat yang dilayani akan memenuhi hak dan kewajiban sebagai publik yang dilayani oleh pelayan publik, karena tidak ada pengecualian dan pembedaan pelayanan yang diakibatkan hubungan kekerabatan pelayan publik dengan publik itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan publik di Aceh, melalui E-Aceh merupakan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan 63 tahun 2003.
Sedangkan, Menurut Lovelock (1992) mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu meliputi:
a.      Tangible (terjamah) seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunitas material
b.     Realiable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dapat tepat dan memiliki keajegan.
c.     Responsiveness. Rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan
d.    Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai.
e.     Empaty, perhatian perorangan pada pelanggan.
Pelayanan publik di Aceh melalui pelayanan E-Aceh merupakan melayanan yang tentunya lebih efektif dan efisien, karena sudah ada gebrakan Electronic Governmen yang digunakan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Sehingga dalam indikator tangible, sudah bisa dikatakan Tangible karena mudah dijamah masyarakat, tindak membutuhkan banyak biaya (peralatan) namun ada ke non tangible,annya yaitu untuk masyarakat yang buta tekhnologi menjadi hal yang sulit baginya pelayanan berbasis online ini. Dari Indikator yang kedua (Realiable), merupakan pelayanan yang handal, karena cepat, tepat, akurat dan bisa dilakukan dimana saja. Tentunya akan menjadikan mutu pelayanannya pun responsiveness, yaitu pelayanan yang baik, tanpa adanya diskriminasi dan pengaruh hubungan kekerabatan pegawai pelayan publiknya dengan publik yang dilayani. Untuk Assurance atau jaminan perilaku pegawai, tentunya pegawai pelayan publik sudah tergolong pegawai yang handal yang melek teknologi, informatika, perilakunya juga pastinya akan memuaskan masyarakat karena tanpa adanya tatap muka langsung. Untuk empaty, perhatian masyarakat khususnya masyarakat yang melek tekniologi dan informatika akan sangat besar, karena mempermudah serta mempercepat pelayanan yang diberikan sehingga munculah kepuasan pelayanan.
Namun, kendalanya untuk masyarakat yang kurang memahami teknologi, tentunya melalui E-Aceh adalah hal yang sulit. Sehingga menurut saran saya, harus ada sosialisasi terkait pelayanan publik E-Aceh di setiap kecamatan-kecamatan sehingga warga aceh memahami pelayanan melalui E-Aceh yang nantinya akan memberikan kepuasan pelayanan yang lebih kepada mereka serta mempermudah dan membuat pemerintahan aceh lebih dipercaya masyarakat dengan sistem yang baru tersebut.
Sehingga dari Konsep A3 , Manajemen Pelayanan Prima yaitu : Attitude (Sikap); Attention (Perhatian) dan Action (Tindakan). Menurut saya sudah sangat terpenuhi 3 konsep diatas, karena Pelayanan Publik E-Aceh dari segi sikapnya juga sudah baik, para pelayan publiknya memiliki kualifikasi yang baik, terutama dari segi pengoprasian teknologi atau sistem online. Mengurangi penyelewengan pelayanan publik karena tidak bertatap langsung. Dari segi tindakan, tentunya lebih praktis, cepat, akurat. Efektif dan efisien karena melalui sistem online yang bisa diakses dimanapun. Dan dari segi perhatian masyarakat, masyarakat banyak yang mendukung pelayanan ini tentunya karena lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, serta bertujuan untuk pemerintahan yang baik dan bersih karena dengan E-Aceh ini ada bentuk - bentuk transparansi publik yang jelas dari pemerintah kepada Masyarakat.